Chow Kit dan Buku Saku Anwar Ibrahim

 oleh Firdaus Yusuf

Ini adalah sepotong kisah tentang orang-orang Aceh di Chow Kit; dan orang-orang dari  negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia kala berlangsungnya ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples’ Forum 2015. Juga tentang “buku-buku saku Anwar Ibrahim”.

CHOW KIT, MALAYSIA SENIN, 20 APRIL 2015. Sebuah  bendera Malaysia yang tampak pudar dan usang terpampang di kedai itu. Jika kita masuk ke dalam kedai seluas tiga kali lapangan tenis itu, kita akan menemukan beberapa rak nasi  yang terbuat dari  stainless steel–penuh dengan berbagai lauk—di sana. Jika melangkah sedikit ke depan, melewati pintu masuk, tepat di sebelah kiri, kita akan menemukan rak mie Aceh di dekat dapur kopi. 

Kedai yang beralamat di kawasan Chow Kit, Malaysia itu, bernama Aceh Meutuah. 

Orang-orang yang duduk di kursi-kursi plastik putih di dalam kedai tersebut rata-rata bertutur dalam bahasa Aceh. Saya menghampiri salah satu meja tempat di mana batu-batu cincin digelar. 

“Batu dari Aceh,” ujar Marzuki, 42 tahun, ketika saya menatap batu-batu cincin tersebut. 

Batu-batu cincin miliknya itu, kata dia, hanya dibeli oleh orang-orang Aceh yang tinggal di Malaysia. “Tak laku dijual untuk orang Melayu,” ujarnya, menjelaskan. 

Kepada saya Marzuki mengatakan, ia menjual batu cincin yang telah diikatdengan gagang seharga 100 RM.

Marzuki, warga asal Peureulak Aceh Timur, sebenarnya pergi ke Chow Kit untuk berbelanja pakaian: jilbab dan celana jins pria. Nantinya barang-barang itu ia jual di kampungnya. Sedangkan membawa dan menjual batu cincin Aceh di Malaysia hanya selingan saja, ungkapnya. 

Dalam beberapa bulan terakhir, nyaris di seluruh pelosok Aceh, baik itu di pinggir-pinggir jalan, kedai kopi, maupun di masjid atau meunasah (surau), orang-orang bicara soal jenis-jenis batu cincin.

Marzuki mendaku, ia ke Malaysia dengan menempuh jalur laut, menggunakan Kapal Feri. Waktu tempuh dari Pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara ke Pelabuhan Klang Malaysia sekitar tiga jam. “Hanya 670 ribu ongkos untuk pulang pergi,” kata dia, sembari menunjukkan paspornya pada saya, seolah ingin menegaskan pada saya bahwa ia bukan ‘pendatang haram’.

Biasanya, kata Marzuki lagi, ia menetap di Chow Kit selama 15 hari. Setelah 15 hari berlalu untuk berbelanja, ia kembali ke kampung halamannya. Begitulah pekerjaannya.

Bukan Pasar Malam

 Oleh Firdaus Yusuf

DIBAWAH sinar lampu, di sudut di Taman Sari Banda Aceh, Iswadi Basri dan teman-temannya sedang menggambar. Lukisan itu, kata dia, bertema satu ekspresi dalam keberagaman.

“Siapa saja yang mau coba, silakan,” kata pelukis kelahiran Padang Tiji itu. “Nanti kami ajarkan bagi yang belum tahu caranya.”

Taman Sari tampak semarak dengan berbagai pertunjukan malam itu (29/09). Tarian dan lagu silih berganti dipertunjukan dan dinyanyikan di atas panggung. Stan-stan yang dibubuhi atap daun rumbia milik sejumlah komunitas seni—sastra, musik, teater, seni rupa, film, dan sejumlah komunitas kreatif lainnya—di Banda Aceh, melingkari taman tersebut. Dua panggung didirikan: panggung utama di malam hari; dan panggung kecil untuk pertunjukan di sore hari.

Kuah Beulangong dan Kenduri Tamat Daruh

Oleh Firdaus Yusuf

ORANG-orang lalu lalang dengan membawa panci atau wajan. Antrian sepanjang 12 meter di bawah terik matahari tak putus-putus hingga pukul 18.00 WIB. Mereka memberikan kupon berwarna hijau atau kupon bewarna putih kepada seorang pria yang ada di hadapan mereka. Lalu panci atau wajan yang mereka bawa diisi dengan kuah beulangong (kuah belanga). Dan kupon pun disobek oleh si pria tersebut.

Begitulah keramaian Kenduri Tamat Daruh atau Kenduri Nuzulul Quran yang diadakan warga Gampong Neusu Aceh di halaman kantor keuchik (kantor kepala desa) di Jalan Bakti nomor 13, Gampong (desa) Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis pekan lalu.

Si Insinyur masuk Desa

Oleh Firdaus Yusuf

                                                                                         

Berbekal “Insinyur masuk Desa”-nya, Farida mengumpulkan bukti serta mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Desa Cot Keng. Temuannya mengegerkan khalayak ramai. Satu per satu kasus pelanggaran HAM lainnya yang sebelumnya tertutupi “tumpah” seperti hujan. 

PEREMPUAN itu mengenakan daster hitam dan jilbab hitam. Dia adalah Farida Hariyani, 48 tahun, seorang aktivis perempuan dan hak asasi manusia yang saya temui pada Minggu, 7 Juni 2014 lalu. Kami bicara panjang lebar di ruang tamu rumahnya di Kompleks Perumnas Rawa, Kecamatan Pidie, Pidie.

“Saya melihat kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara. Manusia kan punya hak hidup. Tiap pulang kampung, selalu ada bunyi senjata menyalak. Orang-orang pagi-pagi berbisik-bisik: semalam ada dipukul orang? Ada di tembak orang?” kata dia, mengenang kejadian-kejadian di kampung halamannya pada awal-awal 1990-an,  “saya tergugah. Rasa-rasanya ayam mati saja tidak begitu. Tiap hari ada saja kejadian. Jangankan mau bantu, bicara saja harus bisik-bisik, ada orang lewat saja mereka (masyarakat)  ketakutan. Kadang-kadang saya dimarah Ayah karena saya suka tanya-tanya di desa mana ditembak orang?”

Farida lahir di Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya pada 15 Januari 1966. 

Sebelum pemekaran pada tahun 2007, Pidie Jaya merupakan bagian dari Kabupaten Pidie.

Kelas satu hingga kelas lima SD, dia lalui di SD di Meureudu. Dan kelas enam dia lanjutkan di Ulee Glee. SMP juga dia tamatkan di SMP Ulee Glee. Dia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Mugayatsyah Banda Aceh.  Dia lulus SMA pada tahun 1985.

Pada tahun yang sama, Farida meneruskan studinya di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Sejak saat itu dia tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanahan di universitas tersebut. Lalu, menjelang kelulusannya, pada awal 1990, Farida sering pulang ke kampung halamannya di Pulo Ulee Glee karena harus mengerjakan praktik lapangan. Dia juga sedang menyusun skripsi saat itu. Dan ketika itulah dia melihat segala bentuk kesewenang-wenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat.

Mereka Bertanya: Ada Apa dengan Aceh ?

Oleh Firdaus Yusuf

“Mengapa Aceh tak merdeka dan memilih damai?” tanyanya berulang kali, dengan logat melayu yang kental, “mengapa saat referendum, puluhan ribu orang buat aksi, tapi Aceh gagal merdeka. Selepas tu, mengapa tak ada lagi aksi sebesar tu?”

Senin malam, 7 April 2014 lalu, sembilan warga Patani, Thailand bagian selatan, berusia antara 20 hingga 30-an, duduk melingkari meja di aula rapat kantor Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), di Jalan Merak nomor 46 D, Gampong Neusu Aceh, Banda Aceh. Sedangkan dua lainnya berasal dari Bangkok, ibu kota Thailand. Anak-beranak  itu: Chalida Tajaroensuk dan Tajaroensuk.

Mereka yang berasal dari Patani adalah Asmah, Badareeyah, Marudeen Kahong, Rohanee, Ibroeng Damiro, Tuwaedaniya Tuwaemaengae, Isama-ae Salea, Eharam, dan Arfan Wattana. Mereka berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa nasional Thailand, Melayu, dan Inggris. 

Secretary General (Sec-Gen) ACSTF, Juanda Djamal, berbagi cerita dan pengalamannya selama konflik bersenjata di Aceh; dan ia juga menceritakan pengalamannya dalam kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat sipil di Aceh pasca-tsunami dan MoU Helsinki. Pertemuan malam itu sekaligus membincangkan apa yang akan dilakukan tamu-tamu dari Thailand itu selama di Aceh. 

***

Seorang pria yang mengenakan kaus hitam tampak begitu antusias bertanya-tanya tentang politik Aceh. Dia yang membikin ruangan itu tak pernah diam. Pria itu bernama Tuwaedaniya Tuwaemaengae, 34 tahun. Bertubi-tubi pertanyaan terlontar dari mulutnya. Nada bicaranya tak pernah terdengar rendah. Dia yang menjadi penerjemah dari bahasa Melayu (atau Indonesia) ke bahasa Thai. Walaupun kadang-kadang Chalida Tajaroensuk dan Tajaroensuk menimpali dengan bahasa Inggris saat ada satu-dua hal yang menurut mereka masih kurang jelas—bertanya langsung pada Juanda. 

Suara-Suara yang Terus Bergerak

 Oleh Firdaus Yusuf

"Dalam perang yang panjang, semua orang baik, orang pintar, kritis, dan punya pendirian, semuanya mati. Mati dibunuh. Yang tinggal hanyalah orang-orang berkepala dua," ujar Otto berseloroh.

Di depan ruang rapat kantor Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terletak di Jalan Merak No. 46 D, Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman,  Banda Aceh, Otto Nur Abdullah, 55 tahun, keluar dari mobil Toyota Avanza. Pria yang lebih dikenal dengan nama: Otto Syamsuddin Ishak, itu, menenteng tas samping dan sebuah buku. Buku yang dipegangnya berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) kalau saya tidak salah lihat. Pria yang memiliki kumis agak tebal itu mengenakan batik dan celana jins hitam.

“Ada koran yang hari ini?” tanyanya, setelah tak menemukan koran edisi 15 Maret di atas meja panjang dan bundar di dalam ruang rapat.