Suara-Suara yang Terus Bergerak

 Oleh Firdaus Yusuf

"Dalam perang yang panjang, semua orang baik, orang pintar, kritis, dan punya pendirian, semuanya mati. Mati dibunuh. Yang tinggal hanyalah orang-orang berkepala dua," ujar Otto berseloroh.

Di depan ruang rapat kantor Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terletak di Jalan Merak No. 46 D, Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman,  Banda Aceh, Otto Nur Abdullah, 55 tahun, keluar dari mobil Toyota Avanza. Pria yang lebih dikenal dengan nama: Otto Syamsuddin Ishak, itu, menenteng tas samping dan sebuah buku. Buku yang dipegangnya berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) kalau saya tidak salah lihat. Pria yang memiliki kumis agak tebal itu mengenakan batik dan celana jins hitam.

“Ada koran yang hari ini?” tanyanya, setelah tak menemukan koran edisi 15 Maret di atas meja panjang dan bundar di dalam ruang rapat.

Tak lama setelah itu, ia pun membolak-balikkan koran, membaca buku yang dibawanya, dan menulis sesuatu di buku catatannya.

Siang itu, Sabtu, 15 Maret 2014, saya dan dua rekan kerja kebetulan sedang membahas tentang peserta dan mekanisme acara workshop blogger dan kekuatan media sosial, khususnya untuk mengkampanyekan Pemilihan Umum (Pemilu) tanpa politik uang dan kekerasan.

Otto Syamsuddin Ishak menatap ke layar proyektor. Sesekali dia ikut nimbrung ke dalam diskusi kami. “Kalau memang tidak ada yang dari Aceh Selatan, berarti ya… yang Aceh Barat itu, yang sudah daftar. Tapi tunggu dulu, biar sebagai cadangan dia dulu. Tunggu saja sampai nanti malam. Tapi kan terserah panitia juga,” kata dia, memberi masukan.

Saat itu, dalam acara workshop tersebut, ada enam kabupaten yang menjadi target program, yaitu Banda Aceh,  Aceh Selatan, Aceh Utara, Pidie, Bener Meriah, dan Aceh Timur. Tapi ada beberapa yang masih kosong lantaran hingga batas waktu pendaftaran, ada perwakilan kabupaten yang masih belum lengkap mendaftar.

“Kamu balas e-mail mereka semua. Semua, ya,” ujarnya, menyuruh saya membalas e-mail semua peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti workshop tersebut. “Walaupun tidak diterima sebagai peserta, e-mailnya tetap dibalas.”

Sejurus kemudian, dia menarik beberapa kursi di ruang rapat tersebut. Merapatkan beberapa kursi itu dan merebahkan tubuhnya yang bisa dikatakan kurus itu di atas enam kursi di dalam ruang rapat tersebut.

***

Saya pertama kali bertemu Otto pada akhir 2013 lalu di kantor ACSTF. Meskipun beberapa kali berjumpa saat seminar dan pada waktu acara bedah bukunya: Aceh Pasca-Konflik, saya masih tak begitu percaya diri untuk mengobrol dengan ayah lima anak itu.

Otto awalnya menekuni ilmu Geografi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian kembali ke Aceh dan mengajar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).  Pada 1977, dia melanjutkan S-2 Sosiologi  di UGM. Lalu pada 2011, dia berhasil meraih gelar doktor dalam bidang yang sama, yaitu Sosiologi, di Universitas Indonesia (UI).

Dia juga menulis sejumlah buku. Selain menekuni dunia akademik, Otto juga peka akan kondisi sosial di Aceh sehingga lahirlah: Cardova, organisasi yang khusus mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atau HAM pada masa konflik dulu.  

Dia juga mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Yapika, Aceh Kita dan Imparsial. Dia juga termasuk salah satu pendiri ACSTF. Tempat saya belajar dan bekerja sekarang. Saat ini, dia komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

***

“Beli kopi dulu, kita minum kopi,” kata dia, sambil merogoh saku celananya, “rokok…, satu bungkus.”

Sore harinya, di hari yang sama, dia menghadiri sebuah pertemuan dengan calon legislatif (Caleg) yang berbasiskan organisasi masyarakat sipil di lantai dua sebuah rumah makan di Banda Aceh. Acara tersebut digelar oleh ACSTF. Dia ke tempat tersebut dengan mobil Toyota Avanza, yang rupanya milik Fajri (kini bekerja di sebuah lembaga donor asing). Fajri yang menemaninya ke sana.  Di sana, ada beberapa anak-anak asuhnya dulu, duduk satu meja. Menurut amatan saya— dan penuturan beberapa orang yang saya temui—kebanyakan “anak-anaknya” : berkecimpung di Partai Politik dan di Organisasi Masyarakat Sipil. Tentu gesekan-gesekan pun terjadi di antara mereka karena pandangan politik mereka yang berbeda.

“Dari dulu diskusi ini selalu seperti ini. Sudah berapa kali duduk tapi belum ada komitmen kerja. Menyusun program kerja. Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil) seperti warung yang tak punya langganan tetap. Paling orang cuma singgah dan nggak balik lagi. Berpolitik di Aceh, ya berkelahi, karena polisi tidak bekerja!” seru Tarmizi, Caleg dari Partai Nasional Aceh (PNA). Tarmizi semasa menjadi mahasiswa, menurut penuturan beberapa orang yang saya kenal, merupakan murid (murid dalam gerakan sipil) Otto.

Raut kecewa memang tampak dari wajah Tarmizi. Suaranya yang lantang juga mewakili perasaannya itu. Dugaan saya, hal itu dipicu oleh “didiamkannya” beberapa kasus kekerasan yang menimpa kader PNA oleh pihak yang berwajib.

Otto menunduk sejenak. Dia kemudian tersenyum saat mendengar kata-kata Tarmizi yang kian provokatif.

Saat moderator menyorongkan mikropon kepadanya, dia sempat meminta si moderator memberi kesempatan kepada yang lain terlebih dahulu. Tapi memang semua orang di tempat tersebut tak sabar untuk mendengar kata-kata Otto. Dan Otto pun berujar dengan nada yang teratur dan kalimat yang tegas: “Kader-kader Parpol yang bagus, percaya atau tidak percaya, berasal dari Civil Society. Bahkan di seluruh Indonesia seperti itu. Di Aceh, kompetisi politik terjadi di dalam momentum politik bersama. Yang mempersatukannya adalah DOM (Daerah Operasi Militer). Walaupun mereka-mereka ini ada di Civil Organization, Parpol, dan bisnis.

Modal politik: mengalami satu momentum bersama pasti ada titik temu. Apakah ini keuntungan politik bagi Aceh? Apakah ada satu kontiniuitas? Kader partai, jika tidak ada kederisasi, ya Civil Organization yang memproduksinya.  Kita harus berpikir kontruktif untuk Aceh ke depan. Tetapi juga harus ada satu proses kaderisasi.”

Diskusi berlangsung alot. Saat kumandang azan salat magrib terdengar, semua peserta keluar dari ruangan untuk menunaikan ibadah tersebut dan menikmati makan malam bersama. Mereka berbagi cerita tentang keadaan Aceh kekinian. Merokok dan menyeruput kopi bersama-sama.

***

Malam telah larut bersama kegelapan, yang semakin gelap karena di beberapa titik di Kota Banda Aceh, PLN memadamkan listrik secara bergilir. Saya baru saja pulang dari kedai kopi malam itu.

Di dalam ruangan rapat ACSTF, terdengar suara orang yang sedang ngobrol. Ketika saya berada di depan pintu, saya menemukan Otto, masih dengan buku yang dipegangnya tadi siang dan sebuah buku tulis. Dia sedang berbincang-bincang dengan seseorang.

“Beli kopi, tolong,” kata lawan bicaranya, meminta saya mencari kopi.

“Jangan kental kopinya. O ya, roti selai, ya, kalau ada,” Otto menimpali.

Satu jam kemudian, setelah teman diskusinya pulang, saya berbicara dengannya mengenai banyak hal, terutama pengalaman-pengalaman hidupnya selama konflik bersenjata di Aceh. Otto penutur kisah yang baik. Dia pandai merangkai kata-kata secara lisan; membangun bangunan cerita secara runut dan runtut; dan sebab-akibat yang logis, sehingga seolah-seolah saya kembali ke masa lalu: era 90an.

Dia menyulut rokok dan menyeruput kopi. Kacamata bulat seperti kacamata John Lenon atau seperti punya Mahatma Gandhi, dia letakkan di atas buku.

“Hasan Tiro, Teungku Lah, dan Daud Beureueh, tipe ideal orang Aceh!” kata dia, tegas. “Kalau Hasan Tiro dan Teungku Lah, saya lihat sendiri dan berjumpa dengan mereka. Tapi Daud Beureueh, lewat bacaan. Itu kesimpulan saya.”

Otto mengenang saat pertama kali bertemu dengan Abdullah Syafi’i, panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum Muzakir Manaf. Saat itu, kata Otto, dia berjumpa pertama kali dengan lelaki yang akrab disapa Teungku Lah, di sebuah pondok, dalam hutan di Pidie.

“Saya kira di situlah Teungku Lah bersembunyi. Tapi saya keliru. Itu hanya tempat dia bertemu dengan wartawan untuk konfrensi pers atau menyambut tamu,” kata Otto, mengenang pertemuan itu. “Dia dan pengawalnya berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat yang lain.”

Lalu, lanjut Otto, seiring bergulirnya waktu dia pun mendapat kepercayaan dari Teungku Lah.

“Dia katakan pada pengawalnya dan kepada saya: Teungku Otto, meunyoe droeneuh grah, neulake ie bak Kak. Menyoe Kak saket, neujak u dapu, neu cok keudroe (Teungku Otto, jika Anda dahaga, datang ke rumah, minta air minum sama istri saya. Tapi jika dia sakit, pergi ke dapur, ambil sendiri,” kata Otto, menirukan ucapan Teungku Lah saat itu.

Hal itu menunjukkan bagaimana orang Aceh bersikap terhadap orang lain. Kata dia, “Ada yang boleh masuk, ya hanya di teras. Di ruang tamu. Ada yang boleh ke seuramoe keu (serambi depan); dan hingga ke seurambi likot (serambi likot). Itu berkaitan dengan kepercayaan terhadap seseorang.”

Otto pun kian akrab dengan Panglima GAM itu. Tapi, sebut Otto, dia dan Teungku Lah tak pernah membahas perkara politik. “Teungku Lah bertanya pada saya, ‘Anda ada pemasukan kan? Kalau tak ada uang belanja, minta sama saya. Jangan sungkan-sungkan.’”

Suaranya berat dan tertahan tatkala mengenang Teungku Lah. Ada jeda yang cukup lama sebelum dia melanjutkan ceritanya: “Teungku Lah, suatu hari, bertanya pada saya, ‘Teungku Otto, bagaimana kalau Aceh merdeka?’ Saya menjawab, ‘Berarti Teungku harus belah dada saya, karena ibu saya orang Jawa.

Bukan. Bukan seperti itu. Jika Aceh merdeka hari ini, saya memohon pada Allah agar hari ini juga dicabut nyawa. Saya pun belum punya anak.’”

22 Januari 2001, Teungku Lah wafat di ujung senapan TNI. Saat itu Otto sedang di Amerika untuk menyelamatkan diri incaran pihak-pihak yang ingin membungkam mulutnya dan sepak terjangnya dalam memperjuangkan HAM. Dia juga mendalami HAM di sana.

Tipe ideal orang Aceh, menurut Otto, memiliki sifat pemarah, ambisius, disiplin, dan punya prinsip. Selain sifat-sifat tersebut, dalam beberapa tulisannya—menurut saya, kurang-lebih, sama dengan apa yang ditekankan oleh Hasan Tiro—Otto juga mengungkapkan bahwa sejarah begitu penting bagi orang Aceh. Menurutnya, Ahistorisitas (tak tahu sejarah) adalah pintu menuju ke jurang, sekaligus serupa dengan tindakan “tak tahu nama sendiri”.

Dalam kumpulan kolomnya yang terhimpun dalam salah satu bukunya : Bandar Refleksi tentang Aceh, terdapat sebuah tulisan yang berjudul O… oh! Abu Beureueh, Penggalan tulisan itu mungkin bisa memberi sedikit contoh. Di sana Otto menuliskan: “Abu Daud Beureueh adalah orang yang mendirikan TNI di Aceh pada 13 Juli 1948. Abu membesarkan TNI. Abu yang bisa melakukan reorganisasi dan rasionalisasi terhadap aneka laskar bersenjata di Aceh. Tapi apa hendak dikata, 30 tahun kemudian justru Abu disergap dan diangkut gerombolan serdadu pimpinan Kodim Pidie Letkol Nyak Umar. Nyak Umar, apalagi serdadu-serdadunya adalah generasi yang mungkin tidak tahu—atau pura-pura tidak tahu kalau Abu-lah penyelamat Indonesia. Abu yang mendirikan institusi di mana ia mendapat pangkat pangkat, kehormatan dan makan untuk keluarganya (Otto Syamsuddin Ishak, 2006: 22).

Saya bertanya pada dia mengapa Aceh harus berdamai?

Otto, yang sepertinya punya selera humor yang tinggi, menjawab: “Dalam perang yang panjang, semua orang baik, orang pintar, kritis, dan punya pendirian, semuanya mati. Mati dibunuh. Yang tinggal hanyalah orang-orang berkepala dua.”

Otto mencontohkan Jafar Siddiq dan Safwan Idris serta sejumlah tokoh intelektual Aceh lainnya. Juga sejumlah pejuang, yang menurutnya, benar-benar pejuang.

Tak terasa fajar hadir bersama suara-suara lantunan Alquran. Selepas azan subuh, Otto berhenti bercerita.

“Besok saya akan ke Kalimantan,” kata dia. []