Oleh Firdaus Yusuf
“Mengapa Aceh tak merdeka dan memilih damai?” tanyanya berulang kali,
dengan logat melayu yang kental, “mengapa saat referendum, puluhan ribu orang
buat aksi, tapi Aceh gagal merdeka. Selepas tu,
mengapa tak ada lagi aksi sebesar tu?”
Senin malam, 7 April 2014 lalu, sembilan warga Patani,
Thailand bagian selatan, berusia antara 20 hingga 30-an, duduk melingkari meja
di aula rapat kantor Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), di Jalan Merak
nomor 46 D, Gampong Neusu Aceh, Banda Aceh. Sedangkan dua lainnya berasal dari
Bangkok, ibu kota Thailand. Anak-beranak
itu: Chalida Tajaroensuk dan Tajaroensuk.
Mereka yang berasal dari Patani adalah Asmah, Badareeyah,
Marudeen Kahong, Rohanee, Ibroeng Damiro, Tuwaedaniya Tuwaemaengae, Isama-ae Salea, Eharam, dan Arfan Wattana. Mereka berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa nasional Thailand,
Melayu, dan Inggris.
Secretary General (Sec-Gen) ACSTF,
Juanda Djamal, berbagi cerita dan pengalamannya selama konflik bersenjata di
Aceh; dan ia juga menceritakan pengalamannya dalam kegiatan-kegiatan penguatan
masyarakat sipil di Aceh pasca-tsunami dan MoU Helsinki. Pertemuan malam itu
sekaligus membincangkan apa yang akan dilakukan tamu-tamu dari Thailand itu
selama di Aceh.
***
Seorang pria yang mengenakan kaus hitam tampak begitu
antusias bertanya-tanya tentang politik Aceh. Dia yang membikin ruangan itu tak
pernah diam. Pria itu bernama Tuwaedaniya Tuwaemaengae, 34 tahun. Bertubi-tubi pertanyaan terlontar dari mulutnya. Nada
bicaranya tak pernah terdengar rendah. Dia yang menjadi penerjemah dari bahasa
Melayu (atau Indonesia) ke bahasa Thai. Walaupun kadang-kadang Chalida Tajaroensuk dan Tajaroensuk menimpali dengan bahasa Inggris saat ada satu-dua hal yang menurut
mereka masih kurang jelas—bertanya langsung pada Juanda.
Saya berulangkali mendengar Tuwae
menanyakan pertanyaan yang sama.
“Kenapa Aceh tak merdeka dan memilih
damai?” tanyanya berulang kali, dengan logat melayu yang kental, “mengapa saat
referendum, puluhan ribu orang buat aksi, tapi Aceh gagal merdeka. Selepas tu
mengapa tak ada lagi aksi sebesar tu?”
Pertanyaan Chalida Tajaroensuk mengagetkan saya:
“Apakah Aceh masih punya keinginan untuk merdeka?”
Juanda menjawab pertanyaan perempuan itu dengan
hati-hati. Pria kelahiran 19 Agustus 1977 itu memberikan pemahaman mengapa Aceh harus berdamai dan menerima MoU
Helsinki saat itu.
Lalu, Chalida Tajaroensuk, yang juga Direktur People’s
Empowerment Foundation (Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil) yang terletak di
Klongkum, Bangkum, Bangkok, mendiskusikan wilayah pemantauan (9 April 2014
merupakan Pemilu Legislatif). Perempuan yang menyelesaikan studi Strata I
Art in History di Universitas Thammasat dan Strata
II Social Development di National Institute For Development and Administration (NIDA), ini,
bertanya, “Juanda, why are the women not allowed to go to other places? Why
should they stay in Banda Aceh? (Juanda, mengapa perempuan tidak boleh ke
tempat lain selain Banda Aceh)?"
Chalida menginginkan tiga perempuan Patani juga ikut
ke empat daerah lainnya selain Banda Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya,
dan Bener Meriah. Mungkin karena alasan keamaanan Juanda Djamal awalnya berniat
menempatkan tiga perempuan tersebut di Banda Aceh. Maklum,
penembakan-penembakan sporadis menjelang Pemilu dan juga kekerasa bermotifkan
politik kerap terjadi di sejumlah kabupaten di Aceh.
Asmah, Badareeyah, dan Rohanee, duduk manis
tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka berkerudung dan mengenakan baju
kurung. Akhirnya diputuskan: Rohanee dan Badareeyah ke Pidie Jaya, bersama
Farida Hariyani— yang pada saat konflik dulu aktif menyuarakan isu-isu HAM dan
pemberdayaan perempuan—untuk mengamati Pemilu di Gampong Cot Keng atau yang
lebih dikenal dengan Gampong Janda, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya.
***
Rabu pagi, 8 April 2014, kantor ACSTF begitu riuh.
Koper dan tas berserakan di depan pintu masuk. Dua Toyota Avanza terparkir di
halaman kantor. Satu berwarna putih dan satunya lagi berwarna hitam. Saya
ditugaskan untuk mendampingi Tuwaedaniya Tuwaemaengae ke Pidie, kampung halaman saya. Kebetulan saya juga ingin menggunakan
hak pilih pada Pemilu.
Avanza putih yang kami tumpangi
melaju meninggalkan Banda Aceh. Tujuannya: Pidie, Pidie Jaya, dan Bener
Meriah.
Sedangkan mereka yang akan berada di
Aceh Besar menyusul belakangan.
Chalida—begitu orang-orang di
sekeliling saya memanggil Chalida Tajaroensuk—menunjuk bukit-bukit di sepanjang
jalan Lambaro, Aceh Besar. “Apakah itu, dulu, (bukit) tempat persembunyian
GAM?”
Saya, yang sempat terdiam sesaat, lalu
menjawab, “Mungkin.”
Jujur, saya sendiri tak tahu
tempat-tempat yang dijadikan persembunyian GAM. Dia bertanya lagi. Nyaris
sepanjang jalan dia terus bertanya.
Kulit putih Chalida dibalut baju
berbahan katun. Rambutnya pendek. Seperti kebanyakan rambut
lelaki di sini. Uban di kepalanya menunjukkan usianya yang tak lagi muda.
Perempuan
kelahiran 28 Februari 1945, itu, sepertinya tak sedikit pun merasa
risih dengan penampilannya tatkala orang-orang menatapnya penuh
keheranan.
Dia duduk di kursi deretan tiga.
Sesekali kepalanya melongok untuk bertanya; atau sekedar menjawab pertanyaan
saya.
“Bagaimana dengan komitmen Partai
Aceh saat kampanye?” tanyanya, “dan…, apa yang dikampanyekan Partai Nasional
Aceh untuk rakyat Aceh?”
Saya menjawab sekenanya: yang mereka
janjikan tak jauh berbeda antara satu sama lainya.
Chalida menuturkan
kisah perkenalannya dengan Aceh. Jafar Siddiq Hamzah, Ketua International Forum
for Aceh (IFA), kata dia, suatu hari menemuinya di Bangkok. “Saya tidak ingat
waktu secara rinci. Jafar saat itu meminta saya membantu Aceh,” kata dia. “Saya bantu
Jafar membuat pertemuan regional Aceh di Bangkok. Pertemuan tersebut menjadi
isu besar. Hotel tempat digelarnya pertemuan dikawal ketat oleh polisi.”
Chalida
bersama-sama masyarakat sipil Aceh saat itu mengkampanyekan isu Aceh dan
melakukan advokasi pelanggaran-pelanggaran HAM. Juga menerbitkan buku: Aceh Untold
Story.
Jafar meninggal dunia secara misterius pada September
2000. Dia yang
sebelumnya hilang sejak tanggal 5 Agustus 2000, ditemukan sudah terbujur kaku di desa Bangalingga,
Kecamatan Merek, Karo, Sumatera Utara.
***
Mobil yang kami tumpangi melewati
jalan menanjak dan berkelok-kelok. Di daerah Beutong, Pidie, kedai-kedai yang
terbuat dari dahan bambu dan daun rumbia, menjajakan pisang, madu, dan ie
jok. Sedangkan kedai-kedai yang dibangun Pemerintah Pidie kosong melongo
tak terpakai.
“Juanda never changes. He is
as same as the first time I met. He is still working in strengthening civil
society. His personality and his life style as well. (Juanda masih sama
seperti dulu saat saya pertama kali bertemu. Dia masih bekerja di bidang
penguatan masyarakat sipil. Kepribadian dan gaya hidupnya juga masih sama),”
Chalida menceritakan tentang Juanda Djamal. Dia juga sering menyebut nama
Hendra Budian.
Juanda—saya memanggilnya Bang
Juanda—beberapa kali menelpon untuk sekedar menanyakan keberadaan kami.
Saya dan Tuwae turun di Sigli, Pidie. Kami nginap di rumah Farida Hariyani.
“Aduh, mengapa tidak bilang dari
tadi?” kata Farida, sesampainya kami di rumahnya, “kalau kamu bilang dari
awal, saya bisa beres-beres.”
Farida ke kamar mandi, menghidupkan
keran air. Dia menunjukkan letak kamar. “Kalau kalian mau tidur di luar, ini seprai,
bantal,” serunya. “Kopi di dalam lemari, ya.”
Dia menuju ke rumah tetangganya—dua
blok dari rumahnya yang terletak di kompleks perumahan Perumnas Rawa,
Pidie.—untuk mengambil kunci sepeda motor sekaligus memberitahukan kepada
tetangganya: kami menginap di rumahnya.
Farida memeluk Chalida. Matanya
berkaca-kaca. Dua perempuan yang sama-sama bekerja di bidang kemanusian,
perempuan, dan kegiatan-kegiatan sosial, itu, saling bertatap-tatapan selama
beberapa detik sambil menyunggingkan senyum. Dua sahabat itu saling melepas
rindu.
Lalu, mobil melaju menuju ke Pidie
Jaya dan Bener Meriah.
Tuwae menunjuk ke arah dinding ruang
tamu Farida sembari bertanya, “Foto siapa itu?”
Saya menjawab, “Itu Munir. Aktivis
HAM. Di sebelahnya Kak Farida sewaktu acara penghargaan Yap Thiam Hien.”
Saya yang mulanya kesulitan mengingat
nama Tuwae, berkali-kali menanyakan nama pria bertubuh sedikit tembun tersebut.
“Tuwae itu bahasa Melayu,” kata ayah empat orang anak, itu, mencoba
menjelaskan, “Tuan artinya. Keluarga saya, keluarga bangsawan, keluarga
kerajaan di sana. Jadi, itu bukti jika kami pernah berdaulat dulu.”
“Kami dipaksa harus ikut kebudayaan Siam,” katanya lagi.
Dia juga mengatakan ini kali ketiga
dia ke Aceh. “Kali pertama melalui Sasakawa.Yang kedua, melalui HDC (Hendri Dunant Centre). Yang ini melalui PEF (People
Empowerment Foundation)
dan ACSTF.”
Tak lama setelah bercakap-cakap
dengan Tuwae, saya menghubungi Muhammad Isa, 36 tahun. Dia kawan diskusi saya.
Tempat pertama yang harus dikunjungi Tuwae, menurut saya saat itu, adalah kedai
kopi.
Kedai kopi di sini: tempat di mana
orang-orang bebas berpendapat mengenai semua hal tentang Aceh.
Tuwae menyalami sejumlah orang yang
menghampirinya. Tangan kanannya dia letakkan di atas kepala usai berjabat
tangan. “Saya Daniya,” kata Tuwae, yang lebih suka memperkenalkan diri dengan
nama Daniya. “Saya dari Patani. Bangsa Melayu yang dijajah Siam.”
Muhammad Isa melangkah menuju tempat duduk kami. Dia mengenakan kaus
dan jaket jins biru. Tuwae membuka obrolan dengan memperkenalkan dirinya.
Beberapa saat kemudian dia berkata pada Muhammad Isa, “Keterlibatan saya dengan
perjuangan kedamaian rakyat di Patani mulai secara resmi setelah demontrasi tahun 2007, karena saya tak sanggup melihat penderitaan rakyat
Patani akibat perang di antara kerajaan Thailand dengan BRN (Barisan Revolusi
Nasional). Bidang perjuangan saya lebih fokus kepada beraksi mempertahankan hak
asasi rakyat dan demokrasi di dalam keadaan perang.”
Tuwae menunjukkan link berita yang memuat
dirinya dan video-video konflik di Patani melalui youtube.
Kata dia, dirinya dan teman-temannya ingin mempelajari
demokrasi dan keadaan Aceh pasca-MoU Helsinki. Dua jam lebih kami
bercakap-cakap di salah satu kedai kopi di Sigli. Pada malam hari, saya
mengajaknya minum kopi dengan Taufik Almubarak (kebetulan dia di Sigli karena
saat itu dia Caleg DPR Aceh Daerah Pemilihan Pidie dan Pidie Jaya). Yang
menjadi pokok pembicaraan masih sama: mengapa referendum gagal memerdekakan Aceh
dan mengapa Aceh menerima MoU Helsinki?
***
MF.
Mukthi, dalam artikelnya yang berjudul Satu
Negara Dua Kerajaan (2010), menuliskan, di masa lalu, Patani, Yala,
dan Narrathiwat merupakan wilayah Kesultanan Patani–awalnya kerajaan
tertua di Semenanjung Malaya bernama Langkasuna, yang berdiri pada abad ke-2.
Ia berulangkali menjadi wilayah vasal kerajaan lain: Sriwijaya, Nakhon Si
Thammarat, Sukhothai; hingga kembali menjadi wilayah otonom pada abad ke-15 dan
menjadi kerajaan Islam bernama Kesultanan Patani.
Sebagai wilayah otonom, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu
pengetahuan di Patani berkembang pesat. Hubungan diplomatik terjalin dengan
kerajaan-kerajaan Islam lainnya.
Patani mengalami
kemunduran ketika Ayudhya atau Ayutthaya, cikal-bakal kerajaan Siam,
menginvasinya
pada 1688. Sultan Muhammad, yang berkuasa di Patani saat itu,
terbunuh dalam pertempuran. Kota Patani dibumihanguskan. Patani sendiri
mengalami konflik internal, yang kian memudarkan kejayaan mereka.
Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, tulis MF Mukti, wilayah
Patani menjadi daerah yang merupakan wilayah Thai-Budha. Hal itu didasarkan atas
perjanjian penentuan daerah antara Kerajaan Thailand pada masa pemerintahan
Raja Chulalongkorn dan pemerintahan kolonial Inggris di Malaya, yang
mengharuskan wilayah Patani dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Thailand
pada 1902.
Di bawah pemerintahan Muangthai yang Buddha, sebagai kelompok
minoritas, mereka memperoleh perlakukan diskriminatif. Birokrasi negara yang
berorientasi Thai-Buddha mengisolasi mereka bukan hanya dalam proses politik
tapi juga kultural, agar sesuai dengan kebutuhan integrasi nasional. Upaya itu
gagal. Kebijakan lebih keras dijalankan rezim Phibul Songkram pada 1938, yang
menekankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke budaya monoetnik. Konflik
bersenjata terjadi hingga kini di sana.
***
Keesekon harinya, saya membawa Tuwae ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie. Dia
berdiri di dekat TPS IV—tempat saya terdaftar sebagai pemilih. Seorang petugas
KPPS memandang curiga ke arahnya.
“Apakah ini KTP-nya?” kata si petugas KPPS kepada
saya. Dia membawa KTP, mencocok-cocokkan dengan wajah Tuwae.
“Bukan,” jawab saya seraya menunjukkan kartu Pemantau Pemilu
dari Komisi Idependen Pemilihan (KIP) Aceh—milik saya. “Dia dari Thailand.
Belajar tentang perdamaian dan demokrasi di Aceh. Sekaligus Pemilu.”
Sejurus kemudian, kami menelusuri lima TPS di sana.
Dia sedikit kaget ketika saya katakan “di sini Hasan Tiro pernah
sekolah”.
Madrasah Diniyah Takmiliyah Sakdah Al-Jamiyatuddiniah,
di sana tak hanya Hasan Tiro yang pernah mengenyam pendidikan, tapi juga Hasan
Saleh dan sejumlah tokoh Aceh lainnya.
Kami pergi ke sejumlah gampong (desa). Magrib itu saya
membawa dia ke Masjid Abu Beureueh (Baitul A'la Lil Mujahidin) di
Beureunuen, Kecamatan Mutiara. Usai salat, saya menunjukkan makam Teungku
Dawood Beureueh, di belakang masjid tersebut.
***
Tuwae menyimpulkan segala sesuatu dari setiap cerita
tentang konflik Aceh yang dia dengar selama perjalanan kami dengan cepat. Saya
teringat kata-kata Azhari Aiyub, Direktur Komunitas Tikar Pandan. Kata dia:
“Butuh waktu memahami Aceh; dan butuh waktu untuk menentukan keberpihakan.”
Tergiang pula dalam ingatan saya sebuah anekdot saat
konflik dulu: Orang Aceh, pagi lempar senyum, malam lempar geranat!
10 April 2014. Pagi itu kami mengunjungi rumah milik
Teungku Wahab di Gampong Kreung Seumideun, Caleue, Kecamatan Indra Jaya, Pidie.
Juanda Djamal berkali-kali menelpon, memastikan saya membawa Tuwae berjumpa
dengan Teungku Wahab. Tatkala saya menyambangi rumah adat Aceh tersebut, istri
Teungku Wahab mengatakan suaminya itu sudah keluar ke kilang padi. Lalu, kami
diantarkan ke kilang padi Teungku Wahab oleh anaknya.
Kami bercakap-cakap di ruang tamu rumah Teungku Wahab.
Teungku Wahab berperawakan kecil. Nada suaranya rendah
tapi tak mengurangi ketegasan dari maksud kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Sesekali dia memukul meja saat mengisahkan perjalanan panjangnya bersama
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada kekecewaan di situ.
“Bulan Mei 1998. 5 Mei, saya ditangkap dan disiksa di
Rumoh Geudong. 11 Mei demo besar-besaran di Jakarta; dan 21 Mei Soeharto
lengser dari kekuasaannya. Di bulan Mei juga saya di penjara di Pulau Jawa,”
ujar Teungku Wahab, menceritakan serangkaian peristiwa yang dia alami di bulan
Mei 1998.
Tuwae begitu terkesan dengan Teungku Wahab.
Pertanyaannya tak jauh berbeda dengan pertanyaan yang sudah-sudah. Teungku
Wahab menghabiskan beberapa batang rokok saat berbicara dengan kami. Saya tak
banyak bicara. Saya lebih banyak mendengarkan kisah-kisahnya. “Ino bak gata.
Bak gata. Gata nyang peutimang ukeu (Sekarang sama Anda. Anda yang
mengurusnya ke depan).” Teungku Wahab menohok saya dengan kata-katanya.
Ada bagian yang samar, tempat di mana orang Aceh
menggunakan bahasa kiasan untuk merujuk sesuatu.
Teungku Wahab mengulang kata-katanya yang berkenaan
dengan GAM berkali-kali. Mungkin agar Tuwae tak salah tafsir: “Mata air
itu jernih. Bersih. Jangan samakan dengan air yang sudah mengalir ke
sana-sini!” kata dia.
Juanda Djamal menelpon untuk kesekian kali. Kata dia,
mobil sudah berangkat dari Pidie Jaya. Itu artinya, tak lama lagi, mobil yang
sejak subuh tadi berangkat dari Bener Meriah, akan sampai ke Pidie, lalu
selanjutnya kembali ke Banda Aceh.
Saya dan Tuwae pamit pulang pada Teungku Wahab. []
Daftar Pustaka
Mukthi. MF. 13
Oktober 2010. Satu Negara Dua Kerajaan. Diakses pada 31 Mei 2014
dari http://historia.co.id.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar