oleh Firdaus Yusuf
Ini
adalah sepotong kisah tentang orang-orang Aceh di Chow Kit; dan orang-orang
dari negara-negara ASEAN di Kuala
Lumpur, Malaysia kala berlangsungnya ASEAN Civil Society Conference/ASEAN
Peoples’ Forum 2015. Juga tentang “buku-buku saku Anwar Ibrahim”.
CHOW
KIT, MALAYSIA SENIN, 20 APRIL 2015. Sebuah bendera Malaysia yang tampak pudar dan usang
terpampang di kedai itu. Jika kita masuk ke dalam kedai seluas tiga kali
lapangan tenis itu, kita akan menemukan beberapa rak nasi yang terbuat dari stainless steel–penuh dengan berbagai lauk—di sana.
Jika melangkah sedikit ke depan, melewati pintu masuk, tepat di sebelah kiri,
kita akan menemukan rak mie Aceh di dekat dapur kopi.
Kedai yang beralamat di
kawasan Chow Kit, Malaysia itu, bernama Aceh Meutuah.
Orang-orang yang duduk
di kursi-kursi plastik putih di dalam kedai tersebut rata-rata bertutur dalam
bahasa Aceh. Saya menghampiri salah satu meja tempat di mana batu-batu cincin
digelar.
“Batu dari Aceh,” ujar
Marzuki, 42 tahun, ketika saya menatap batu-batu cincin tersebut.
Batu-batu cincin miliknya
itu, kata dia, hanya dibeli oleh orang-orang Aceh yang tinggal di Malaysia.
“Tak laku dijual untuk orang Melayu,” ujarnya, menjelaskan.
Kepada saya Marzuki mengatakan, ia menjual batu cincin yang telah diikatdengan gagang seharga 100 RM.
Dalam beberapa bulan
terakhir, nyaris di seluruh pelosok Aceh, baik itu di pinggir-pinggir jalan,
kedai kopi, maupun di masjid atau meunasah
(surau), orang-orang bicara soal jenis-jenis batu cincin.
Marzuki mendaku, ia ke
Malaysia dengan menempuh jalur laut, menggunakan Kapal Feri. Waktu tempuh dari
Pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara ke Pelabuhan Klang Malaysia sekitar tiga
jam. “Hanya 670 ribu ongkos untuk pulang pergi,” kata dia, sembari menunjukkan
paspornya pada saya, seolah ingin menegaskan pada saya bahwa ia bukan
‘pendatang haram’.
Biasanya, kata Marzuki
lagi, ia menetap di Chow Kit selama 15 hari. Setelah 15 hari berlalu untuk
berbelanja, ia kembali ke kampung halamannya. Begitulah pekerjaannya.
***
JUMLAH
warga
Aceh di Chow Kit, menurut yang disampaikan beberapa orang yang saya temui di
kedai tersebut, mencapai 5000 jiwa. Jumlah tersebut tidak termasuk mereka yang
tinggal di wilayah-wilayah lain di Malaysia.
“Itu belum lagi yang sudah beranak-cucu, yang
datang berpuluh-puluh tahun silam,” kata salah seorang yang ada di kedai
tersebut. “Datanglah ke sini ketika maulid, kau akan tahu.”
Di sepanjang jalan Raja
Alang, Chow Kit, kedai-kedai runcit (kelontong)
dan kios-kios milik orang Aceh yang berderet di kiri-kanan membuat suasana di
sekitar sana sedikit banyak menyerupai suasana di Pasar Aceh, Banda Aceh.
Antje Missbach dalam
bukunya Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh;
Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis di Indonesia, menuliskan karena
konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia—pada
periode 1970-an-1980-an— banyak warga Aceh menjual aset mereka di kampung
halaman untuk dijadikan modal berdagang di Malaysia.
“… cukup aman untuk
mengasumsikan bahwa jumlah total orang Aceh di Malaysia mendekati 50 ribu
jiwa,” tulis Antje.
***
SAYA
bersama empat rekan lainnya dari Konsorsium Aceh Baru, bertandang ke Chow Kit
untuk sekedar jalan-jalan. Tujuan kami sebenarnya pergi ke Malaysia: mengikuti
Asean Civil Society Conference/Asean Peoples’ Forum (ACSC/APF) 2015 di Kuala
Lumpur, yang digelar pada 21-24 April 2015 lalu.
Salah satu dari kami,
yakni Secretary-General Konsorsium Aceh Baru, Juanda Djamal, menjadi salah satu
pembicara dalam serangkaian workshop ACSC/APF. Tema workshopnya: “Reflection on on Peace Talks in Myanmar
(Burma), Patani (Thailand), Aceh (Indonesia), and Bangsa Moro (Philippine)”.
Kuala Lumpur, tuan
rumah ACSC/APF 2015, adalah kota yang sibuk: Mass Rapid Transit (MRT) tiap waktu membawa penumpang—yang
berdesak-desakan di dalamnya—ke sejumlah mall
(pusat perbelanjaan) yang juga menjadi tempat transit MRT.
***
DI
AULA WISMA MCA, Kuala Lumpur, 22 April sore, Asean
Civil Society Conference/Asean Peoples’ Forum dibuka. Ketua Panitia ACSC/APF
2015 Jerald Joseph, pria dengan postur tubuh tinggi-besar, yang memiliki kulit gelap, hidung mancung,
dan kepala plontos, berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan kata-kata
sambutan.
Di akhir pidatonya,
setelah deretan kata-kata “selamat datang” ia ucapkan berkali-kali, Jerald mengumbar
eksotisme Malaysia sembari mengingatkan para peserta untuk “tidak lupa”
berwisata di negera tersebut.
Setelah kata sambutan
dan pembukaan usai, tiga pembicara dari Malaysia: Prof Johan Saravanamuttu,
Ambiga Sreenevasan, dan Sabariah Yusri, yang mengangkat topik tentang: kondisi
politik (Pilihan Raya Umum atau Pemilu), hukum dan keamanan, dan etnik
minoritas/budaya di sana, satu per satu bicara, yang kemudian disusul dengan sesi
tanya jawab.
Isu yang mencuat di
tengah-tengah forum tersebut, menurut amatan saya, adalah politik uang pada
Pilihan Raya Malaysia 2013 lalu.
Suasana acuh tak acuh akan
apa yang tengah dibicarakan oleh para pembicara berubah menjadi serius kala
Syah Muhammad, pria yang berasal dari Serawak, angkat bicara. Dalam bahasa
Inggris dia berkata, “Kami, orang Serawak, ingin merdeka dari Malaysia. Kami
kaya akan sumber daya alam, tapi kami terpinggirkan. 50 tahun kami bersama
Malaysia, tapi tampaknya sia-sia. Kami berharap ASEAN dan PBB membantu kami,
seperti kalian (ASEAN dan PBB) membantu Timor Leste meraih kemerdekaan.”
Ambiga lantas merespon
pernyataan Syah Muhammad dengan jawaban yang normatif, “Kami mencintai Serawak
dan Sabah. Kami tak akan membiarkan kalian pergi. Kita harus bekerja sama untuk
mewujudkan Malaysia yang kita semua harapkan.”
Hal yang tak jauh
berbeda dengan apa yang diungkapkan Ambiga, juga disampaikan oleh dua pembicara
lainnya.
ACSC/APF 2015
mengadakan berbagai bentuk acara, di antaranya workshop dengan berbagai tema,
yakni ekonomi, buruh migran, lingkungan, gender dan Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE), perempuan,
demokrasi, hak asasi manusia, hukuman mati, hak atas penggunaan internet,
media, pemerintahan, dan resolusi konflik serta perdamaian.
11 negara ASEAN membawa
segudang masalah mereka masing-masing. Lalu, mereka saling berbagi antara satu
sama lain.
Stan-stan sederhana dengan
menampilkan selebaran, poster, booklet, dan flayer. “Ruang-ruang”
kampanye-kampanye penolakan hukuman mati, aktivis yang diculik atau
“dihilangkan”, dan pembebasan aktivis yang kini dipenjara di sejumlah negara
ASEAN, juga tersedia di tempat tersebut. Entah itu disediakan panitia atau
dimanfaatkan dengan sendiri oleh para peserta, saya tidak tahu pasti. Selain
itu, pemutaran film dokumenter juga dilangsungkan dalam acara tersebut.
Di salah sudut ruangan,
di lantai dua, kaset-kaset DVD film
dokumenter serta buku-buku saku tentang hak-hak warga sipil di Malaysia dan
buku-buku saku kampanye: “bebaskan” Anwar Ibrahim, tersusun rapi di atas meja.
Itu adalah stan Pusat Komunikasi Masyarakat (Komas), sebuah lembaga yang
mengkampanyekan demokrasi dan hak asasi manusia melalui berbagai media kreatif.
Buku-buku saku yang membongkar
fitnah terhadap Anwar Ibrahim adalah yang paling mencolok di stan tersebut.
Anwar adalah tokoh
oposisi Malaysia, yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia dan
membentuk aliansi Pakatan Rakyat dengan anggota Partai Islam Se-Malaysia (PAS),
Partai Tindakan Demokratik (DAP) dan Partai Keadilan pada Pilihan Raya Umum
2013 lalu. Ia kalah. Nazib Razak, rivalnya, keluar sebagai pemenang.
Anwar dijebloskan ke
dalam penjara dengan diangkat kembali kasus lama atas tuduhan melakukan sodomi
terhadap asistennya. Pada 2012 lalu sebenarnya Pengadilan Federal Malaysia
memutuskan bahwa Anwar bebas dari tuduhan tersebut. Namun pada 2014, Pengadilan Banding
menetapkan Anwar bersalah atas tuduhan sodomi dan dijatuhi hukuman lima tahun
penjara.
Anwar—saya hanya
membayangkan—mungkin mengalami nasib tak jauh berbeda dengan nasib Mersault, tokoh
utama dalam novel Albert Camus: The
Stranger.
Mersault dijebloskan ke dalam penjara lantaran membunuh seorang
Arab. Tapi ketika di persidangan, jaksa malah mempersoalkan sikap Meursault yang tidak bersedih saat pemakaman
ibunya dan bercinta dalam masa berkabung selepas meninggalnya sang ibu. Jaksa
lantas menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan kasus pembunuhan yang ia lakukan,
tapi lantaran sikap Meursault yang dianggap tak bermoral dengan dalih menelantarkan ibu dan tak menangis saat pemakaman sang ibu. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar