Si Insinyur masuk Desa

Oleh Firdaus Yusuf

                                                                                         

Berbekal “Insinyur masuk Desa”-nya, Farida mengumpulkan bukti serta mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Desa Cot Keng. Temuannya mengegerkan khalayak ramai. Satu per satu kasus pelanggaran HAM lainnya yang sebelumnya tertutupi “tumpah” seperti hujan. 

PEREMPUAN itu mengenakan daster hitam dan jilbab hitam. Dia adalah Farida Hariyani, 48 tahun, seorang aktivis perempuan dan hak asasi manusia yang saya temui pada Minggu, 7 Juni 2014 lalu. Kami bicara panjang lebar di ruang tamu rumahnya di Kompleks Perumnas Rawa, Kecamatan Pidie, Pidie.

“Saya melihat kekerasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara. Manusia kan punya hak hidup. Tiap pulang kampung, selalu ada bunyi senjata menyalak. Orang-orang pagi-pagi berbisik-bisik: semalam ada dipukul orang? Ada di tembak orang?” kata dia, mengenang kejadian-kejadian di kampung halamannya pada awal-awal 1990-an,  “saya tergugah. Rasa-rasanya ayam mati saja tidak begitu. Tiap hari ada saja kejadian. Jangankan mau bantu, bicara saja harus bisik-bisik, ada orang lewat saja mereka (masyarakat)  ketakutan. Kadang-kadang saya dimarah Ayah karena saya suka tanya-tanya di desa mana ditembak orang?”

Farida lahir di Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya pada 15 Januari 1966. 

Sebelum pemekaran pada tahun 2007, Pidie Jaya merupakan bagian dari Kabupaten Pidie.

Kelas satu hingga kelas lima SD, dia lalui di SD di Meureudu. Dan kelas enam dia lanjutkan di Ulee Glee. SMP juga dia tamatkan di SMP Ulee Glee. Dia kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Mugayatsyah Banda Aceh.  Dia lulus SMA pada tahun 1985.

Pada tahun yang sama, Farida meneruskan studinya di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Sejak saat itu dia tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian jurusan Budidaya Pertanahan di universitas tersebut. Lalu, menjelang kelulusannya, pada awal 1990, Farida sering pulang ke kampung halamannya di Pulo Ulee Glee karena harus mengerjakan praktik lapangan. Dia juga sedang menyusun skripsi saat itu. Dan ketika itulah dia melihat segala bentuk kesewenang-wenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat.

Farida menceritakan pada saat itu desa-desa di beri kode: putih, merah, dan hitam. “Putih artinya tidak ada GPK, merah banyak GPK, sedangkan hitam adalah desa yang harus diawasi terus.  Desa tempat saya tinggal kebetulan putih,” kata dia.

GPK adalah sebutan yang diberikan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh TNI. Kepanjangannya adalah Gerakan Pengacau Keamanan. Pada mulanya Pemerintah Indonesia sengaja memberi lebel buruk itu pada GAM. Tapi hal itu gagal. GAM tetap populer di tengah-tengah masyarakat.

Dia membenarkan letak jilbabnya, lalu meraih toples di depannya. Sesaat kemudian, tangan kanannya dipenuhi kue kering yang dia makan seraya menuturkan hal yang melatarbelanginya menyuarakan HAM dan mendampingi korban pemerkosaan serta tindak kekerasan. Tubuhnya sekarang sedikit melebar. Berbeda dengan foto yang saya lihat di dinding rumahnya. Dia kelihatan ramping dalam foto tersebut. 

SUATU MALAM PADA TAHUN 1992, salah satu keponakan laki-lakinya yang tinggal di Medan, Sumatera Utara, pulang ke kampung. Berkali-kali Farida mengingatkan keponakannya itu untuk tidak keluar rumah.

“Kamu baru pulang, tidak boleh keluar sembarangan dulu.”

“Suntuk di rumah. Memangnya kalau tidak salah dipukul apa?”

Farida tak mampu menahan niat keponakan laki-lakinya itu untuk pergi ke pos jaga. Sekitar pukul 20.00 WIB, melintas tiga tentara di depan pos jaga. Seperti biasa, saat itu, setiap ada tentara yang lewat depan pos jaga, masyarakat harus menyapa atau menegur tentara-tentara tersebut. Namun malam itu, keponakan Farida dan sejumlah pemuda desa lainnya sedang asyik sendiri di dalam pos jaga.

“Entah main catur dia di dalam. Ada tiga tentara lewat. Mereka  tidak tegur karena di dalam. Eh, rupanya tentara-tentara itu lewat saja, lalu mereka panggil kawan-kawannya yang lain. Disuruh masuk parit ukuran tiga meter di atas jalan. Dia besar badannya. Sudah masuk, tidak bisa keluar lagi. Lalu ditarik ramai-ramai. Bahunya lecet-lecet dan berdarah."

Dia baru tahu keponakannya dihajar dan dikerjai tentara tatkala dia mendengar suara air di kamar mandi tengah-tengah malam. “Cek, betul seperti Cek bilang,” ujar Farida, menirukan ucapakan keponakannya saat itu. “Dia pulang lebam-lebam. Basah. Dimandikan dengan air comberan.”

Cek adalah panggilan untuk adik ibu atau adik ayah dalam bahasa Aceh.

Lalu, kata dia, ada perintah dari Keuchik (kepala desa) untuk mendata kekayaan penduduk kampung. TV, sepeda motor, bahkan sepada juga didata. 

“Pak Keuchik untuk apa?”

“Disuruh tentara!”

“Iya, tapi untuk apa?”

“Saya tidak tahu.”

Rupanya, ujar Farida, tentara menggunakan harta-benda milik masyarakat tersebut untuk bersenang-senang.

“Kamu kira pintar kali mereka. Goblok semua itu! Naik sepeda motor saja tidak bisa. Sambilan operasi mereka belajar bawa motor,” katanya, setengah mengejek. “Bawa cewek dengan sepeda motor kita. Saya ngintip ke mana motor saya dibawa. Disuruh isi oli, minyak penuh. TV di rumah saya juga diambil. Kita kan bertanya pada diri sendiri: ada apa ini? Ditindas luar biasa. Tentara pinjam selama 10 hari. Kadang-kadang ada yang dibawa pulang sebulan, tak boleh tanya-tanya. Ada yang hilang juga.”

Sandal adiknya rupanya hilang saat sepeda motornya dipinjam tentara. Dengan nada bicara yang sedikit kesal dia berkata, “Dalam hati saya, saya sangat yakin pasti tentara-tentara tengik itu yang ambil karena di kampung tak ada hilang-hilang barang.”

Farida semakin yakin saat dia ke meunasah (surau). Di sana dia melihat si tentara yang memakai sandal adiknya. Lalu dia memutuskan pergi ke pos tentara untuk melaporkan hal tersebut kepada komandan si tentara yang mencuri sandal itu.

“Saya naik sepada ke sana. Sepeda motor kan diambil, belum dikembalikan. Keluarga tidak saya bilang,” tutur Faridah.

Di depan pos, dia melihat beberapa tentara tengah berseloroh antara satu sama lain.

Perempuan berkulit kuning langsat itu juga mengungkapkan satu hal yang sering dia ulang-ulang: tentara senang pada penduduk yang bisa bahasa Indonesia. Dan Farida adalah salah satu dari mereka yang bisa berbahasa nasional Republik Indonesia itu. 

Di Aceh, pada saat konflik, tak bisa berbahasa Indonesia adalah sebuah petaka!

“Ada apa, Dik?” tanya seorang tentara, setengah merayu.

“Saya mau jumpa komandan.”

“Untuk apa? Sama kami saja.”

“Nggak! Saya ada perlu sama komandan, bisa panggil sebentar,” ujar Farida, ketus.

Lalu Farida pun berjumpa komandan tentara.

“Pak, sepeda motor saya berapa hari lagi? Saya kan mau pakai. Saya ini juga mau mengabdi pada  negara. Pada kampung saya. Saya ini orang pertanian. Saya mau kasih penyuluhan,” kata Farida pada komandan tentara di hadapannya.

Si komandan membuka catatan. Saat dia mengecek jadwal pengembalian sepeda motor Farida, Farida menimpali, “Yang anehnya lagi, Pak, sambilan ambil motor saya, nyuri sandal juga.”

“Ah, nggak mungkin,” komandan tentara yang sempat kaget mendengar kata-kata Farida, menanggapi.

Kebetulan ada sandal adiknya di atas anak tangga. Farida mengambil sandal tersebut dan menyodorkannya ke wajah si komandan tersebut. Si komandan terperanjat dan memanggil anak buahnya yang memakai sandal itu. Dia menampar si tentara yang mencuri sandal adik Farida.

“Bapak tak usah tampar-tampar dia di depan saya. Bapak ajar aja anak buah bapak, jangan ada lagi kejadian seperti ini.”

Kira-kira dua bulan setelah kejadian itu, datang lagi kabar yang membuatnya marah. Seorang penjaga kebun kelapa milik keluarganya menjumpai ibunya dan berkata, “Mi Wa, pohon kelapa di kebun dipotong tentara.”

Mendengar kabar tersebut Farida berang. “Mereka (tentara) tidak bilang apa-apa. Abang saya baru pulang dari Jakarta. Kata dia, ‘Jangan pergi ke pos tentara, nanti diperkosa.’ Saya jawab:  ‘Saya kemarin duduk di tempat terima tamu.’”

Farida ternyata ingin melabrak komandan tentara. Kali ini bukan komandan tentara di desa tapi di kecamatan. Karena, menurut si penjaga kebun, pohon-pohon kelapa yang ditebang untuk program ABRI masuk desa. Sebelum pemisahan antara TNI dan Polri pada 1999, keduanya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Farida menghadap komandan dan berujar dengan nada yang tinggi, “Saya punya kebun kelapa dan sekarang di kebun itu sudah bisa main bola. Kami sebenarnya mengizinkan dipotong untuk kepentingan umum asalkan minta izin.”

“Oh,” kata komandan tentara tersebut, setelah mengingat-ingat ihwal tersebut, “warga di situ bilang itu punya orang kaya. Kata mereka boleh.”

“Kalau orang miskin mana ada kebun kelapa. Batang kelapa tidak tumbuh sendiri, Pak, yang tanam manusia."

“Jadi bagaimana?”

“Ya, bayarlah.”

“Ayah saya tentara juga. Lebih gagah dari Bapak,” kata Farida, menceritakan kembali kejadian tersebut dengan tertawa lepas.

Ayah Farida, Muhammad Daud Bugis, sebelumnya adalah Tentara Darul Islam di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Setelah Teungku Daud Beureueh turun gunung, tentara-tentara DI/TII diterima sebagai TNI. Muhammad Daud Bugis juga pernah menjabat sebagai camat.

Setelah mendapat uang ganti rugi, Farida pun pulang. Tanpa dinyana, desa tempat tinggalnya gempar karena Farida pergi ke pos tentara. Ibunya, Fatimah, memarahinya. Ayahnya barang tentu lebih marah lagi. Tapi beberapa kali Farida meyakinkan keluarganya bahwa dia hanya menuntut ganti rugi atas pohon-pohon kelapa yang ditebang oleh TNI. 

“Ah katanya, Bapak tentara, pemberani,” kata Farida pada Ayahnya, “anak tentara kan harus berani juga.”

“Tidak ada berani-berani! Duduk di rumah!” hardik ayahnya.

FARIDA pulang-pergi: Banda Aceh-Ulee Glee untuk merampungkan skripsinya. Ia menceritakan tentang sebuah tragedi di Desa Cot Keng pada dosen pembimbingnya, Ir Abdul Gani Nurdin di Banda Aceh. 

“Pak…, ini parah sekali di kampung.”

“Kenapa?”

Suara Farida tertahan. Hatinya terenyuh ketika ingin mengungkapkan tragedi di desa tersebut. 

 “Di kampung kami ada bukit janda tapi jauh.”

Cot Keng, sebuah desa yang terletak di kaki bukit di kawasan Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, sekitar 175 km timur Banda Aceh atau bisa dicapai sekitar tiga jam berkendara dari Ibu Kota Provinsi Aceh itu. Nama desa tersebut, menurut yang dikatakan Farida, berasal dari kata Cot, yang berarti puncak; dan kereng: kering. 

Penduduk di Cot Keng, pada awal 1990-an, kata Farida, berjumlah sekitar 168 jiwa, dengan jumlah pria hanya sekitar sebanyak 21 orang. 

Minggu, 29 Juni 2014, saya menyambangi desa yang dijuluki “Kampung Janda” itu. Spanduk Calon Presiden Prabowo-Hatta terpampang di sejumlah pagar kebun milik warga. Jalan di sejumlah desa di kawasan Ulee Glee kebanyakan telah teraspal. Tapi jalan selebar lima manusia menuju ke Cot Keng masih berkerikil dan berbatu. “Masih dalam proses. Akan diaspal,” kata seorang warga yang saya temui di pos jaga. Stiker bergambar Prabowo-Hatta dengan kopiah hitam dan gambar Burung Garuda merah ditempel di pos jaga itu.

Pos Jaga di Desa Cot Keng. Foto dipotret Minggu (29/6/2014).

Lalu, saya melangkah ke kios di dekat pos jaga. Saya membuka obrolan dengan sejumlah pria di tempat tersebut, sekaligus mengutarakan niat kedatangan saya. Tiba-tiba, seorang pemuda yang membeli sesuatu di kios itu, menyambar obrolan saya dengan sejumlah pria di tempat itu. 

“Itu,” kata dia, seraya menunjuk spanduk Prabowo-Hatta di pagar kebun, “pembunuh orang Aceh.”

Si pemuda itu lalu menghidupkan mesin sepeda motornya dan pergi berlalu.

Tak sulit menggambarkan Cot Keng. Ia tak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh. Pohon pinang, kelapa, kedondong, cokelat, dan pohon pisang—sekurang-kurangnya, antara satu dari jenis pohon tersebut—ada di setiap rumah warga. Sawah diapit oleh bukit-bukit yang berkelok-kelok. Permukaan tanahnya landai.

Persawahan di Cot Keng.

Saya menemui Juwairiyah Ismail, 65 tahun. Dia berperawakan kecil dan berkulit gelap. Nada bicaranya begitu nyaring dan meledak-ledak. Dia adalah salah satu korban konflik yang dibawa Farida ke Jakarta. Satunya lagi, Siti Aminah tak bersedia diwawancarai.

Dari Juwairiyah saya mendapatkan keterangan yang sama dengan apa yang diutarakan Farida—meskipun untuk detailnya saya dapatkan dari Juwairiyah dan sejumlah warga lainnya—ihwal pembunuhan sejumlah lelaki di desa tersebut.

Ibu empat orang anak itu berbicara dalam bahasa Aceh sepanjang wawancara.

Pada 29 puasa, Senin, tahun 1990, kata Juwairiyah, masyarakat di Cot Keng mengumpulkan uang untuk menyiapkan bubur di meunasah (surau). “Di sini (Cot Keng) jika satu hingga 29 puasa, itu, masak kanji (ie bu). Tapi kalau tutup puasa (29 puasa), kami buat bubur,” kata dia, mengenang peristiwa 24 tahun silam.

Juwairiyah Ismail, 65 tahun.

Tapi, tutur Juwairiyah, saat tentara menggeledah orang-orang di pos jaga, tepat pada Hari Raya Idul Fitri, malapetaka itu datang.  Saat mempreteli sekertaris desa, Munir, tentara-tentara itu menemukan secarik kertas bertuliskan “sumbangan”. Munir adalah suami Siti Aminah. Korban yang pernah dibawa Farida ke Jakarta dan menolak diwawancarai.

“Ada nama-nama penyumbang untuk membuat bubur. Kan kami kumpul uang. Tapi dikira tentara itu sumbangan untuk GPK,” ungkapnya. “Semua dicari. Enam orang dihabisi. Munir ditangkap hari itu juga. Jasadnya lebih dari seminggu baru ditemukan. Sedangkan Pak Keuchik (Kepala Desa) ditembak di Keude Ulee Glee. Jasadnya ditemukan di Blacan, Meureudu.”

Sejumlah lelaki lainnya memilih lari meninggalkan kampung dengan hanya berbekal baju yang ada di badan. Istri mereka menganggap mereka telah meninggal. Diculik dan dibunuh!

Suami Juwairiyah, Yusuf bin Muhammad Ali ditembak saat sedang bekerja di sawah.

Setelah Keuchik Hanafiah alias Abu Cut meninggal, TNI menunjuk Muhammad Sufi Husein sebagai penggantinya.

“Saya tak punya pilihan. Kalau tidak mau, akibatnya tak sanggup saya bayangkan,” kata pria kelahiran 1947, itu.

Dia mengenang saat-saat sulit menjadi kepala desa di Cot Keng dari tahun 1990 hingga 1998. “Orang dipukul sampai pingsan, disuruh kasih air. Ketika terjaga, dipukul lagi,” kata dia. 

Muhammad Sufi Husein

Saat TNI masih mencari-cari sejumlah nama pada secarik kertas yang mereka duga nama-nama para penyumbang bagi GPK, selama tiga hari tiga malam dia tidur di atas pohon mangga di depan rumahnya.

“Tiap disuruh ambil mayat, mayat-mayat itu harus dibawa pulang dengan gerobak sorong,” ujarnya. “Saat itu tak seramai sekarang. Hanya ada 30 Kepala Keluarga (KK).”

KATA FARIDA, sejak dia menceritakan peristiwa di Cot Keng, Abdul Gani Nurdin tidak lagi banyak membahas tentang skripsi. Politik dan pelanggaran HAM lebih dominan.

Bekerjalah akhirnya Farida di Yayasan Masyarakat Desa (Yadesa) yang diketui oleh Abdul Gani Nurdin. Tugasnya mulanya adalah mencatat kasus pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan tindak kekerasan di Cot Keng. “Penyuluh juga. Saat itu saya honor di Dinas Kehutanan di Pidie. Mereka (masyarakat di Cot Keng) buta huruf, saya ajarin mereka membaca. Kadang sepeda motor jatuh rantai. Pakai lampu minyak itu masih. Sampai akhirnya desa tersebut bisa masuk air bersih. Saya juga fokus pada pengembangan ekonomi. Suami meninggal, anak ada. Hidup mereka masih sangat bergantung pada suami. Ya, kita bina mereka. Kalau bilang HAM pada tentara mana boleh masuk ke kampung itu. Ya…, harus penyuluhan.”

Setelah reformasi Farida dan Abdul Gani Nurdin berniat membongkar kejahatan negara terhadap masyarakat di Cot Keng atau yang kemudian dan hingga hari ini dikenal dengan Kampung Janda.  

“Farida, kita tunjukkan ke seluruh negeri, bawa korban ke negera, biar negara tahu ada kekerasan yang negara lakukan,” kata Farida, menirukan ucapan Abdul Gani Nurdin padanya saat itu. “Kami tidur di rumah Munir di Bekasi. 1998, ketika kami ke Jakarta masih ada asap bekas pembakaran. Demo tuntut Soeharto mundur. Kami pergi ke Komnas HAM, tapi data yang kami bawa ditolak. Alasannya data itu dari tahun 1990, sedangkan Komnas HAM baru berdiri tahun 1993. Rupanya marah mahasiswa Aceh di Jakarta. Ditendang kursi, setelah diobrak-abrik itu kantor, baru yang kami ajukan diterima. Orang yang saya bawa (Siti Aminah) sehari dua kali pingsan. Dia trauma. Data sudah masuk DPR, Mabes ABRI, dan Komnas HAM. Di situlah mereka mengatakan kami akan pikirkan Aceh. Ketika pulang, Munir minta surat pada Mabes ABRI agar kami dilindungi. Saat itu HP tidak ada. 15 hari kemudian, turun DPR RI ke Aceh, mulanya ke DPR di Banda Aceh. Saya diundang saat itu.”

Munir Said Thalib adalah aktivis dan pejuang HAM Indonesia. Ia meninggal karena karena diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum.

Malam kedua mereka di Jakarta, Ghazali Abbas Adan yang saat itu anggota DPR RI asal Aceh menjemput Farida, Abdul Gani Nurdin, dan kedua korban: Juwairiyah Ismail dan Siti Aminah di rumah Munir. Kemudian dia membawa mereka ke Rumah dinas DPR RI tempat tinggalnya saat itu— di Kalibalita. 

“Saya fasilitasi mereka. Fraksi PPP mendesak DPR RI.  Lalu terbentuklah Tim Pencari Fakta (TPF). Papua satu tim dan untuk Aceh satu tim,” kata Ghazali Abbas Adan, Selasa, 17 Juni 2014. “Dalam kunjungan ke Aceh saat itu saya juga bertindak sebagai penerjemah dari bahasa Aceh ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Saya berterima kasih kepada Farida. Kejahatan-kejahatan kemanusian yang sebelumnya belum pernah saya dengar, terkuak. Sebagai dewan yang mewakili Aceh saya sambut mereka. Kami ingin seluruh Indonesia tahu ada pelanggaran HAM berat di Aceh.”

Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, Ghazali Abbas Adan terpilih sebagai anggota DPD asal Aceh.

“MAKASI PAK, YA, SUDAH KE SINI. Bapak ke lapanganlah, Pak,” kata Farida pada Hari Sabarno.

“Apalagi perempuan ini, banyak kali tuntutan! Ini kan sudah di lapangan.” Tutur Hari Sabarno dengan gaya militernya.

“Bapak kan punya anak di sini. Kan bapak titip anak di sini.” Farida merendahkan suaranya dan bicara dengan nada sedikit merengek.

Hari Sabarno merupakan purnawirawan TNI. Tim TPF yang dibentuk oleh DPR RI, diketuai olehnya, yang saat itu Ketua Fraksi ABRI. Jabatan Politik tertinggi Sabarno: Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Gotong Royong. Kini, dia mendekam di balik jeruji setelah dinyatakan terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

“Jadi kenapa?”

“Ya, Bapak lihat kelakuan mereka di sini. Di sini (Banda Aceh), sama juga seperti di Jakarta.”

“Jadi bagaimana maksudmu?”

“Bapak turun ke Pidie, ke daerah-daerah di mana anak buah bapak banyak-banyak.”

“Okelah.” Kata dia, membentak.

Tapi, kata Farida tim TPF tidak bilang kapan turun ke daerah.

Dua hari kemudian Farida mendapat informasi dari Ghazali Abas. “Dik, besok mereka turun.”

“Jadi apa yang harus saya lakukan, Bang?”

“Kumpulkan korban.”

Lalu Farida hanya memberitahu pada beberapa orang bahwa akan ada kedatangan anggota DPR RI. Rupanya berita tersebut menyebar dari  ke mulut-mulut dengan cepat.

Hari itu, kantor DPRK Pidie dipenuhi orang. Truk dan mobil bak terbuka berjajar di ruas jalan. Sigli seperti sepotong kue kering manis yang digerogoti semut.

“Saya sendiri tak tahu berapa jumlah janda di Pidie. Kalau yang di Cot Keng, sudah disiapkan mobil pick up. Yang turun itu dari Geumpang, Tiro, dan daerah-daerah lain. Tak terbayangkan itu. Sigli hitam. Jalan macet. Orang-orang membludak di kantor DPRK Pidie. Saya punya kawan wartawan, Nona namanya, saya pun jadi berani karena ada dia. Ada yang lebih berani lagi. Noni namanya, dosen di Universitas Jabal Ghafur, yang menikah dengan GAM dan berada di luar negeri. Dia drum-drum dia tendang. Saya tidak mau berantam dengan serdadu. Mereka orang diperintah, saya cari bos-bos!”

Rupanya tidak semua korban dibolehkan masuk. “Hanya lima orang. Bang Ghazali Abbas dan saya ngomong. Pintu utama gedung DPR kan satu dibuka, satu lagi rekatkan.  Saya bilang: Abang masuk ke dalam, nanti lepaskan perekat bawah dan atas pintu yang tertutup itu. Nanti saya kasih aba-aba.”

Sementara yang lainnya sudah berbaris, Ghazali Abas juga telah bersiap-siap membuka pintu yang sebelahnya tertutup itu. Rombongan di depan, kata Farida ada sekitar 20 orang, tumbang ke lantai. Massa menerobos ke dalam. Mereka lalu duduk tertib di lantai.

“Yang lima itu cerita. Pahit-pahit kali itu kan ceritanya,” kata Farida.

Mata Hari Sabarno berkaca-kaca saat mendengarkan cerita korban.

“Di situlah mereka turun  ke kamp-kamp statis. ke Rumoh Geudong dan ke Bukit Janda. Beribu orang datang. Bertahap-tahap itu. Tidak terjadwal sebelumnya.”

Tim TPF turun desa-desa di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Dari kasus penculikan, pembunuhan, penyiksaan sampai pemerkosaan yang dilakukan oknum-oknum “aparat” diceritakan secara gamblang oleh masyarakat korban.

Lalu beberapa bulan kemudian, ujar Faridah, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Jenderal TNI, mencabut DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. 

Farida Hariyani mendapat Anugerah HAM Yap Thiam Hien pada tahun 1998. Sekarang dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA). Di Cot Keng tak ada warga yang tidak mengenalnya.[]